Pengusaha Minta Pemerintah Kembali Gelar Rapat di Hotel dan Restoran

Pengusaha Minta Pemerintah Kembali Gelar Rapat di Hotel dan Restoran

Pengusaha hotel dan restoran berharap pemerintah tidak mewajibkan pelaku usaha industri hotel, restoran, dan pariwisata miliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Pasang Bola
Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, menyebutkan mestinya tidak semua perlu miliki SLF untuk meraih izin usaha.

Itu karena bangunan usaha pariwisata banyak yang merupakan bangunan lama, atau pada mulanya merupakan bangunan rumah tinggal layaknya pondok wisata, rumah wisata, villa, restoran, rumah makan, café dan jasa boga.

“Jadi jikalau SLF menjadi persyaratan perlu akan membawa dampak usaha yang ada berguguran,” kata Sutrisno di dalam konferensi pers saran Rakerda 2021, Minggu (17/1/2021).

Apalagi SLF itu diperbaharui atau disertifikasi kembali maka akan jadi menyulitkan para pelaku usaha hotel, restoran, dan pariwisata. Oleh karena itu Sutrisno minta supaya Pemerintah tidak melaksanakan sertifikasi ulang.

“Jika disertifikasi ulang, saya kuatir akan banyak sekali hotel-hotel yang udah lama menjadi berguguran, karena standar yang lebih rumit layaknya saat ini ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Sutrisno memberikan berkenaan dengan UU Cipta Kerja yang pas ini sedang dirumuskan Peraturan Pemerintah. Pihaknya membantu supaya UU Cipta Kerja ini sanggup dilaksanakan.

“Karena kita sebetulnya miliki problem angkatan kerja yang besar, kita tiap tiap tahun melahirkan 3 juta tambahan angkatan kerja baru di Indonesia,” katanya.

Sehingga ini perlu penciptaan lapangan kerja, maka perlu UU Cipta Kerja ini mendorong kesibukan usaha, dan investasi supaya sanggup memberikan lapangan kerja baru.

Untuk itu di di dalam penyusunan aturan Pemerintah ini, pihaknya dambakan perizinan itu jauh lebih dilonggarkan berdasarkan standar dampak yaitu Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).

“Kita membantu perizinan berlaku selalu selama tidak ada perubahan yang mendasar. Dengan penyederhanaan ini kita berharap usaha ini sanggup lebih berkembang,” pungkasnya.

Pengusaha yakin industri hotel dan restoran di Jakarta langsung bangkit, asalkan pemerintah memberikan dukungan. Seperti kembali menggelar pertemuan atau rapat di hotel dan restoran di Jakarta.

Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, menyebutkan hotel dan restoran merupakan sub-sektor yang paling terpuruk akibat pandemi dan diprediksi recovery paling belakang dibanding sektor lain.

“Memperbaiki permohonan atas usaha kita yang pas ini udah sangat-sangat jauh berasal dari keadaan standar. Kami berharap kepada Pemerintah baik pusat maupun area jikalau melaksanakan kesibukan rapat-rapat pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sebaiknya jangan ditempat-tempat lain,” kata Sutrisno, Minggu (17/1/2021).

Saat ini di Jakarta ini ada 991 hotel terdiri berasal dari 397 hotel berbintang, 594 hotel non bintang, dan belasan apalagi puluhan ribu restoran yang terpuruk akibat pandemi covid-19.

Di mana tingkat okupansi rate konsisten menurun. Selama 5 tahun terakhir ini, berasal dari lebih kurang 70 persen menjadi lebih kurang 56 persen. Namun saat ini okupansi rate hotel dan restoran banyak yang di bawah 20 persen.

Selain berharap Pemerintah pusat maupun area untuk melaksanakan pertemuan di hotel dan restoran di Jakarta.

BPD PHRI DKI Jakarta terhitung mengusulkan supaya pemerintah membawa dampak program tertentu supaya turis baik asing maupun domestik bertahan sebagian hari di Jakarta.

“Sehingga mereka menginap di hotel kita, makan di restoran kita dan datang ke berbagai objek wisata,” ujarnya.

Tidak cuma itu, pihaknya setuju membangun Gerakan Kebangkitan supaya pelaku usaha hotel dan restoran tidak jadi terpuruk dan sanggup bangkit terhadap 2021, supaya tidak menyebabkan kerugian yang gawat bagi para pemilik.

Serta tidak membawa dampak penderitaan berkepanjangan bagi karyawan, manajemen, terhitung sektor berkenaan layaknya para supplier, dan lain-lain. Karena itu Sutrisno minta supaya Pemerintah membantu meringankan beban-beban ekonomi dan beban biaya yang sanggup membawa dampak industri collapse.

Seperti Pajak-pajak PB1, pajak korporasi, PBB, pajak reklame, pajak air tanah, biaya listrik, pungutan tenaga kerja, dan pungutan-pungutan perpajakan untuk hotel dan restoran/warung kecil perlu dilonggarkan