Pengusaha Minta Pemerintah Kembali Gelar Rapat di Hotel dan Restoran

Pengusaha Minta Pemerintah Kembali Gelar Rapat di Hotel dan Restoran

Pengusaha meyakini industri hotel dan restoran di Jakarta langsung bangkit, asalkan pemerintah memberikan dukungan. Seperti kembali menggelar pertemuan atau rapat di hotel dan restoran di Jakarta.

Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, mengatakan hotel dan restoran merupakan sub-sektor yang paling terpuruk akibat pandemi dan diprediksi recovery paling belakang dibanding sektor lain.
Pasang Bola
“Memperbaiki permintaan atas bisnis kami yang saat ini telah sangat-sangat jauh dari kondisi standar. Kami menghendaki kepada Pemerintah baik pusat maupun area kalau melaksanakan aktivitas rapat-rapat pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara sebaiknya jangan ditempat-tempat lain,” kata Sutrisno, Minggu (17/1/2021).

Saat ini di Jakarta ini ada 991 hotel terdiri dari 397 hotel berbintang, 594 hotel non bintang, dan belasan lebih-lebih puluhan ribu restoran yang terpuruk akibat pandemi covid-19.

Di mana tingkat okupansi rate tetap menurun. Selama 5 th. paling akhir ini, dari lebih kurang 70 % menjadi lebih kurang 56 persen. Namun sekarang okupansi rate hotel dan restoran banyak yang di bawah 20 persen.

Selain menghendaki Pemerintah pusat maupun area untuk melaksanakan pertemuan di hotel dan restoran di Jakarta.

BPD PHRI DKI Jakarta termasuk mengusulkan supaya pemerintah membuat program khusus supaya turis baik asing maupun domestik bertahan lebih dari satu hari di Jakarta.

“Sehingga mereka menginap di hotel kita, makan di restoran kami dan datang ke bermacam objek wisata,” ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya sepakat membangun Gerakan Kebangkitan supaya pelaku bisnis hotel dan restoran tidak makin lama terpuruk dan bisa bangkit pada 2021, supaya tidak menimbulkan kerugian yang kritis bagi para pemilik.

Serta tidak membuat penderitaan berkesinambungan bagi karyawan, manajemen, termasuk sektor terkait seperti para supplier, dan lain-lain. Karena itu Sutrisno minta supaya Pemerintah menolong meringankan beban-beban ekonomi dan beban ongkos yang bisa membuat industri collapse.

Seperti Pajak-pajak PB1, pajak korporasi, PBB, pajak reklame, pajak air tanah, ongkos listrik, pungutan tenaga kerja, dan pungutan-pungutan perpajakan untuk hotel dan restoran/warung kecil wajib dilonggarkan

Tingkat Hunian Hotel dan Restoran di Jakarta Terus Merosot, Kini di Bawah 20 Persen

Tingkat keterisian hotel dan restoran di Jakarta sepanjang pandemi covid-19 di bawah 20 persen. Pengusaha pun berupaya memunculkan geliat bisnis hotel dan restoran.

“Okupansi rate justru turun sepanjang 5 th. paling akhir ini, dari lebih kurang 70 % menjadi lebih kurang 56 persen. Sekarang kemungkinan lebih dari satu di bawah 20 persen,” kata Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono, di dalam konferensi pers panduan Rakerda 2021, Minggu (17/1/2021).

Saat ini, jumlah hotel di Jakarta tercatat lebih kurang 991 hotel terdiri dari 397 hotel berbintang, 594 hotel non bintang.

Sementara untuk restoran yang terdampak ada belasan ribu dan puluhan ribu restoran mengalami kondisi yang susah akibat pandemi covid-19 ini.

Oleh gara-gara itu, pihaknya menyarankan supaya pemerintah membuat program khusus supaya turis asing maupun domestik bertahan lebih dari satu hari di Jakarta, supaya mereka bisa menginap di hotel, makan di restoran dan datang ke bermacam objek wisata di Jakarta.

Sutrisno mengatakan BPD PHRI DKI Jakarta sepakat membangun Gerakan Kebangkitan supaya pelaku bisnis hotel dan restoran tidak makin lama terpuruk dan bisa bangkit pada 2021.

Hal itu memiliki tujuan supaya tidak menimbulkan kerugian yang kritis bagi para pemilik dan membuat penderitaan berkesinambungan bagi karyawan, manajemen, termasuk sektor terkait seperti para supplier, dan lain-lain.

Adapun BPD PHRI DKI Jakarta minta supaya Pemerintah menolong meringankan beban-beban ekonomi dan beban ongkos yang bisa membuat industri kolaps.

Seperti pajak-pajak PB1, pajak korporasi, PBB, pajak reklame, pajak air tanah, ongkos listrik, pungutan tenaga kerja dan pungutan-pungutan lain supaya diringankan.

“Saya menghendaki supaya pajak untuk hotel dan restoran/warung kecil wajib dilonggarkan,” pungkasnya.