Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Jokowi Tunda Pungutan Royalti Lagu

Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Jokowi Tunda Pungutan Royalti Lagu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 berkenaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Regulasi ini ditandatangani pada 30 Maret 2021.
Pasang Bola
Dalam keputusan ini, pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial ataupun di sarana publik seperti restoran dan hotel mesti membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Sutrisno Iwantono, menyayangkan penerbitan keputusan selanjutnya di sedang masa krisis pandemi Covid-19. Sebab, pebisnis hotel dan restoran kala ini masih kesulitan untuk berjuang bangkit kembali.

Sutrisno termasuk menyoroti pemungutan tarif royalti tersebut, yang sebelumnya telah mempunyai basic hukum dalam bentuk Peraturan Menteri dan juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

“Aturannya kan sepanjang ini telah ada. Cuman jikalau saat ini itu diatur lagi, waktunya yang aku kira enggak pas. Kita lagi kesulitan kan, mustinya jangan dulu lah,” kata Sutrisno kepada Liputan6.com, Rabu (7/4/2021).

Dia pun mengaku belum jelas alasan pasti kenapa Jokowi menerbitkan kebijakan pungutan royalti selanjutnya di masa susah seperti ini. “Itu kita enggak jelas kenapa begitu. Dalam situasi ini mustinya jangan dulu lah,” ujarnya.

“Sekarang ini kita masalahnya masih menghendaki mampu bangkit dulu lah. Jangan benar-benar dibebani oleh hal-hal yang mampu dikesampingkan dulu,” ungkap Sutrisno.

Diteken Jokowi, Pelayanan Publik Hingga Usaha Komersial Wajib Bayar Royalti Hak Cipta Lagu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi diberi tanda tangan Peraturan Pemerintah berkenaan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Dengan PP bernomor 56/2021 tersebut, mampu beri tambahan pelindungan dan kepastian hukum pada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak perihal pada hak ekonomi, lagi musik tiap tiap orang yang jalankan pemanfaatan secara komersial.

“Menimbang: Musik dibutuhkan pengaturan berkenaan pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan/atau musik,” bunyi keputusan selanjutnya dikutip merdeka.com, Selasa (6/4/2021).

Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan tiap tiap orang mampu pakai lagu, musik dalam bentuk sarana publik yang berwujud komersil mesti membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran selanjutnya ditunaikan lewat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKM).

“Setiap Orang mampu jalankan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk sarana publik yang berwujud komersial bersama dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait lewat LMKN,” dalam pasal 3.

Dalam keputusan selanjutnya dijelaskan sarana publik yang berwujud komersial, yaitu seminar, restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, diskotek. Tidak cuma itu, konser musik, pesawat udara, bus, kereta api, kapal laut, pameran, basar, bioskop, suara menunggu telepon, bank, kantor, pertokoan, pusat rekreasi, instansi penyiaran televisi, penyiaran radio. Kemudian hotel, kamar hotel, sarana hotel dan juga usaha karaoke.

“Penambahan bentuk sarana publik yang berwujud komersial diatur bersama dengan keputusan menteri,” dalam pasal 3.